Alhamdulillah sobat, menurut KPK kita boleh korupsi kalau tidak ada niat jahat

menurut KPK kita boleh korupsi kalau tidak ada niat jahat

Bisfren – Jakarta. Kasus Sumber Waras kian memanas, baru saja – hari Selasa, 12 April 2016 – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan seputar pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI. Seperti apa kelanjutan kasus dugaan korupsi ini, masih menjadi tanda tanya karena masih banyak rentetan pemeriksaan dan kejadian yang mungkin terjadi sebelum KPK memutuskan terjadi atau tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Boleh menyimpang dan melanggar aturan asal tidak ada niat jahat

Sebagaimana diberitakan, berkaitan dengan kasus Sumber Waras ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa mereka belum menemukan niat jahat dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, “Kami harus benar-benar yakin kalau di dalam kasus itu ada niat jahat, kalau hanya kesalahan prosedur, tapi tidak ada niat jahat, ya, susah,” demikian menurut beliau di gedung KPK, pada hari Selasa, 29 Maret 2016.

Alex juga menegaskan bahwa sekalipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan dalam pembelian lahan, KPK juga harus melihat apakah ada niat jahat dalam pembelian lahan tersebut.

“Kami terus menggali informasi itu dan tidak akan terpancing dengan desakan dari mana-mana. Kami akan profesional mencocokkan alat bukti,” lanjutnya yang didukung Komisioner KPK lainnya.

Para pimpinan KPK dengan jelas menyatakan bahwa KPK tidak akan gegabah dalam menangani setiap kasus. “Kalau menetapkan sebagai tersangka, saya harus tahu orang itu berniat merusak, mengambil keuntungan, atau merugikan negara,” jelas Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief.

Sebagaimana diberitakan, pada akhir Pebruari lalu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan bahwa KPK masih harus menemukan dua alat bukti untuk menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan. Namun beliau menolak mengatakan jika hasil audit BPK yang menyebut adanya penyalahan aturan dalam pembelian lahan Sumber Waras disebabkan oleh adanya seseorang yang ingin menjegal Ahok.

Menurut Basaria, KPK mendalami kasus Sumber Waras bukan hanya didasarkan audit BPK. Sehingga KPK tidak bisa langsung menerima mentah-mentah laporan BPK dan menyeret Ahok sebagai tersangka.

Hingga kini, KPK masih terus menyelidiki dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diduga melibatkan Ahok. Hal ini ditunjukkan oleh KPK dengan memanggil Ahok pada hari ini.

Dibagikan

Penulis :

Artikel terkait