PBB Dihapus Mulai 2016 di DKI Jakarta

pbb dihapus mulai 2016 di jakarta

Akhirnya PBB dihapus mulai 2016 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penghapusan PBB-P2 ini berlaku bagi  warga yang menempati rumah dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar.

PBB Dihapus Mulai 2016

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyampaikan kebijakan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ini dihadapan Wakil Presiden H. Jusuf Kalla.

Dalam pidatonya saat acara pengukuhan Pengurus Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta di Balai Kota, Kamis (18/2/2016), yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ahok mengatakan “Pemprov membuat kebijakan baru agar Jakarta makin hari makin modern. Harga tanah terus melonjak dan ada masalah baru ketika orang dengan ekonomi pas-pasan, PBB terus naik dan membuat orang enggak sanggup tinggal di Jakarta,”

Ahok juga mengatakan tengah mengevaluasi kebijakan tersebut dan telah memerintahkan Sekda DKI Jakarta untuk merevisi aturan pembebasan PBB tersebut.

Acara ini dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. Di hadapan Kalla, Ahok juga mengaku tengah mengevaluasi kebijakan tersebut karena banyak tanah dan bangunan berukuran kurang dari 100 meter memiliki NJOP diatas Rp. 1.5 milyar. Jadi PBB dihapus mulai 2016 ini hanya untuk tanah dan bangunan diluar perumahan dan ruko.

Pendapatan Pajak DKI Turun Menjadi 6.4 Triliun karena PBB Dihapus Mulai 2016

Penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi sebagian masyarakat Jakarta ini menyebabkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menurunkan target penerimaan pajak dari sebelumnya mencapai Rp 7,1 triliun menjadi Rp 6,4 triliun, atau turun sebesar Rp. 700 milyar.

Meski PBB Dihapus mulai 2016 akan menurunkan target penerimaan pajak, Kepala Dinas Pelayanan Pajak, Agus Bambang Setyowidodo,  optimis realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta akan jadi lebih baik.

“Kebijakan meringankan pajak justru meningkatkan jumlah orang yang bayar pajak” kata Agus.

Agus juga mengatakan, realisasi pajak tahun lalu, meski defisit Rp. 400 miliar, memperlihatkan tingkat realisasi penerimaan yang cukup tinggi meski tahun lalu Pemprov DKI belum banyak menerapkan berbagai kebijakan yang meringankan wajib pajak.

Tanah Dan Bangunan Yang Menerima Penghapusan PBB

Peraturan penghapusan PBB di Jakarta ini tidak berlaku menyeluruh. Pembebasan PBB hanya berlaku untuk :

  • Tanah dan bangunan dengan nilai jual objek pajaknya (NJOP) di bawah Rp 1 miliar
  • Luas tanah dan bangunan di bawah 100 meter per segi dengan catatan lokasi tanah dan bangunan tidak berada di dalam area perumahan, cluster atau ruko.

Meski demikian hal ini tentu menggembirakan bagi warga DKI Jakarta karena banyak sekali warga DKI yang tinggal di pemukiman dengan nilai NJOP kurang dari Rp. 1 miliar dan memiliki tanah atau rumah kurang dari 100 meter persegi.

Peraturan mengenai PBB dihapus mulai 2016 di Jakarta ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 259 Tahun 2015, namun saat ini tengah dikaji untuk direvisi.

Dibagikan

Penulis :

Artikel terkait